Surabaya (8/6). Dalam rangka mendukung program Nawacita dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, dengan semboyan “Jatim Berkah” untuk penguatan peran pondok pesantren, Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan Rakor Pondok Pesantren se Jatim.
Acara yang dihelat di Harris Hotels Surabaya pada Senin (6/6), yang dihadiri oleh pengurus dari ratusan pondok pesantren, yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Para peserta adalah pengasuh pondok pesantren yang bernaung di bawah NU, Muhammadiyah dan LDII.
Dalam kesempatan tersebut, DPD LDII Kabupaten Jember mengirimkan tiga delegasi untuk mewakili Ponpes Al Manshurin, Ponpes Minhajurrosyidin dan Pondok Pesantren Mahasiswa Syafiurrohman.
Ketua DPD LDII Jember, Akhmad Malik Afandi, yang juga sebagai Ketua Ponpes Minhajurrosyidin menuturkan, bahwa program Gubernur Jawa Timur selaras dengan salah satu dari delapan klaster program “Kontribusi LDII untuk Bangsa”, “Adalah kluster pendidikan, artinya LDII Jember sudah membina tiga pondok pesantren aktif untuk mencetak generasi bangsa profesional religius,” ujar Malik.
Malik berharap rapat koordinasi tersebut bisa memberikan pencerahan kepada para peserta terkait program “One Pesantren One Produk” (OPOP). Selain itu, akan memperkuat ekonomi santri dan pesantren, yang akhirnya bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kanwil Kemenag Jawa Timur, KH Muh. As’adul Anam menerangkan bahwa fungsi didirikannya pesantren adalah pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, banyak pesantren yang sudah berhasil dari sisi pendidikan dan dakwah, tapi masih belum berhasil dari pemberdayaan masyarakat. “Maka adanya OPOP ini, pesantren akan bisa mandiri secara ekonomi dan bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang PD Pontren, Muh. As’adul Anam dalam acara tersebut menyampaikan era transformasi digital. “Saat ini kita sudah memasuki masa bekerja secara paperless. Tak bisa dipungkiri, pengadaan kertas menjadi beban anggaran belanja negara” tuturnya.
Anam melanjutkan dengan bekerja secara paperless atau computer based, pemerintah dapat memindahkan anggaran puluhan triliun untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.
“Sudah bukan zamannya lagi kantor penuh sesak dengan kertas-kertas dokumen. Singapura sudah menerapkan sistem kerja paperless dari beberapa tahun lalu,” tuturnya.
Ia juga mendorong percepatan serapan anggaran di bidang PD Pontren. “Menteri Agama menargetkan kita pada bulan Juli 2022, serapan anggaran dana sudah mencapai 75 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya minta Bapak-Ibu bekerja keras melaksanakan program kerja yang ada,” harapnya.
Social Media Share
